Dugaan Penyimpangan Sewa Rumah Jabatan, Dewa Puspaka Diperiksa Kejati Bali
Dugaan Penyimpangan Sewa Rumah Jabatan, Dewa Puspaka Diperiksa Kejati Bali
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali memeriksa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Dewa Ketut Puspaka. Puspaka diperiksa...
Kejari Buleleng Usut Dugaan Penyelewengan Dana Hibah Pariwisata Terdampak Covid-19
Kejari Buleleng Usut Dugaan Penyelewengan Dana Hibah Pariwisata Terdampak Covid-19
Kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pariwisata di Kabupaten Buleleng, Bali,...
DPRD Bali Batalkan Proses Lelang Baju Baru, Anggaran Dialihkan untuk Penanganan Covid-19
DPRD Bali Batalkan Proses Lelang Baju Baru, Anggaran Dialihkan untuk Penanganan Covid-19
Radarbali.jawapost.com
Adanya pro dan kontra di internal DPRD Bali terhadap pengadaan baju baru bagi...
Pertanggungjawaban Hibah
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah...
Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa
Dialokasikannya Dana Desa sejak tahun 2015 merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari...
Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai
Era Reformasi memunculkan sikap keterbukaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem Pemerintahan yang dahulunya terpusat atau sentralisasi, kini berubah dengan menjadi desentralisasi. Desentralisasi adalah...
TORTAMA KN VI BERIKAN PENGARAHAN DALAM PEMBAHASAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEPADA PARA...
Denpasar, 22 April 2015 – Sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Bali...
MANTAN KADIS PU BACA PLEDOI, KELUARGA NANGIS
Baca selengkapnya disini..
DIKUNJUNGI MAHASISWA, PERWAKILAN PROVINSI BALI PAPARKAN PERAN BPK RI DALAM PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB...
Denpasar, 12 November 2014 –Hari ini, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali mendapat kunjungan sekira 90 orang Mahasiswa dari Universitas Semarang. Kunjungan ini merupakan...
Sistem “Lump Sum” Dilirik
Sistem "Lump Sum" Dilirik
CATATAN BERITA Maret 2014
Maret 2014_Peran BUMD dlm Pembangunan
Tulisan Hukum – Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana
Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana
Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau...
Tulisan Hukum Mengenai Pemanfaatan Hutan Lindung
Pemanfaatan Hutan Lindung
Menurut Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, berdasarkan fungsi pokoknya hutan dibagi menjadi hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi....
Tulisan Hukum Mengenai Somasi
SOMASI
Somasi diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):
“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu...
Putusan MA No. 96 PK/Pid/2006 mengenai pemberian keterangan palsu pada akta otentik
Putusan MA No. 96 PK/Pid/2006 mengenai pemberian keterangan palsu pada akta otentik
Down load selengkapnya
Putusan MA No. 56 PK/Pid/2004 mengenai pemalsuan dokumen, penipuan, penyalah gunaan wewenang yang merupakan...
Putusan MA No. 56 PK/Pid/2004 mengenai pemalsuan dokumen, penipuan, penyalah gunaan wewenang yang merupakan tindak pidana korupsi pada BUMN perbankan
Down load selengkapnya
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-II/2004 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang...
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-II/2004 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945
002-2004
Down...
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang...
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945
Down load selengkapnya
Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku 2
Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku 2
Download selengkapnya
Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku 1
Rancangan Undang-Undang mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku 1
Download selengkapnya
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah
download selengkapnya
Rancangan Undang Undang mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan...
Rancangan Undang Undang mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Down load selengkapnya
Rancangan Undang Undang mengenai Perampasan Aset
Rancangan Undang Undang mengenai Perampasan Aset
Down load selengkapnya
Rancangan Undang Undang mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Rancangan Undang Undang mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Down load selengkapnya
Rancangan Undang Undang mengenai Hukum Acara Pidana
Rancangan Undang Undang mengenai Hukum Acara Pidana
Down load selengkapnya
Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana dana yang bersumber dari pendapatan APBN, dialokasikan/ditransfer kepada daerah untuk...
Kebijakan Pembangunan Jalan Di Indonesia Tahun 2005 – 2010
Berdasarkan makalah yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga pada Focus Group Discussion (FDG), infrasturktur jalan di Indonesia mempunyai peran yang penting dalam sistem...
MOU Pengadaan Barang dan Jasa
Implementasi pengadaan barang dan jasa model baru.
Download selengkapnya