Badung (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Badung, Bali kembali menyalurkan dana Bantuan Keuangan
Khusus (BKK) untuk meringankan beban masyarakat dan beban pemerintah desa atau kelurahan di setiap
wilayah kecamatan di wilayahnya.
“Kami menyalurkan BKK tahap II dengan menyasar dua desa di Kecamatan Kuta Utara yang memperoleh dana BKK sebesar Rp75,9 miliar dan Kecamatan Kuta Selatan yang diterima tiga desa dengan total Rp10,7 miliar,” ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam keterangan yang diterima, Rabu.
Ia mengatakan melalui penyaluran BKK itu Pemkab Badung berharap agar setiap desa dan kelurahan dapat terus berlomba dalam melakukan inovasi membangun wilayah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini.
“Upaya ini dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan sehingga tidak
mengorbankan kebutuhan untuk generasi yang akan datang,” kata dia.
Selain itu, menurut dia perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah
desa/kelurahan dalam upaya penyediaan infrastruktur berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Giri Prasta memberikan contoh, seperti Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, akan menjadi desa pariwisata yang menjadi pusat dari agrowisata, ekowisata, wisata kesehatan dan wisata budaya.
Ia mengatakan nantinya ketika ada wisatawan yang datang ke Desa Tibubeneng, pihaknya akan membuatkan penginapan di rumah warga yang kamarnya standar bintang 5 dan dikelola langsung oleh masyarakat, sehingga tamu yang akan menginap bisa tinggal di rumah masyarakat dan berbaur mempelajari budaya yang ada.
“Artinya tamu menginap mendapatkan fasilitas bintang lima dibayarkan kepada masyarakat, sehingga
masyarakat pribumi ini bisa menjadi tuan di rumah sendiri. Saya setuju sekali ketika ada investasi ke sini,
silakan, tapi dengan satu catatan jangan sampai masyarakat termarjinalkan,” ungkap dia.
Selain BKK ia menambahkan bahwa di Kabupaten Badung akan ada Dana Insentif Desa (DID) yang
kemungkinan di Kabupaten lain belum ada.
“Inilah kebijakan politik anggaran yang kami lakukan untuk memberikan dukungan agar masyarakat desa
bangkit untuk membangun desa sesuai perintah Presiden Joko Widodo, membangun Indonesia dari pinggiran, artinya membangun desa agar tidak terlalu banyak urbanisasi,” pungkas Bupati Giri Prasta.
Sumber : ANTARA
