Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memuji langkah Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Pujian tersebut dilontarkan Sapto Amal Damandari, salah seorang anggota BPK RI yang secara khusus bertemu Gubernur Mangku Pastika di Jaya Sabha, Kamis (8/1) petang.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mangku Pastika menjelaskan sejumlah langkah yang ditempuh untuk mencegah tindakan korupsi di jajarannya. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari perencanaan. “Makanya, saya turun langsung untuk mengutak-atik APBD tahun 2009,” imbuhnya. Karena, bibit korupsi bisa muncul mulai dari proses perencanaan.
Selain melakukan rasionalisasi anggaran, Gubernur Mangku Pastika juga membuat sebuah terobosan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya yaitu open house. Kegiatan ini rutin digelar setiap bulan di wantilan DPRD Bali dan terbuka bagi masyarakat umum. “Sejak saya dilantik, sudah empat kali digelar,” jelasnya.
Gubernur pun mengaku telah menindaklanjuti hasil temuan BPK terkait dengan persoalan aset milik Pemprov Bali. “Hasil temuan BPK itu saya pedomani untuk penataan aset milik Pemprov Bali,” paparnya. Menurutnya, penataan aset memang bukan pekerjaan mudah. Karena, Pemprov Bali mempunyai 3.500 bidang tanah yang tersebar di seluruh Bali. Jika dikelola dengan baik, keberadaan aset itu diharapkan membawa manfaat bagi pembangunan daerah Bali.
Anggota BPK Sapto Amal Damandari langsung melontarkan pujian terkait sejumlah langkah yang dilakukan Gubernur Mangku Pastika di awal masa kepemimpinannya. Menurutnya, Provinsi Bali sempat masuk nominasi dalam ajang pemberian penghargaan BPK. Sayangnya, Bali belum berhasil meraih penghargaan karena terganjal pada laporan keuangan yang dinilai masih belum sempurna. Untuk itu, Sapto menyarankan agar Pemprov Bali lebih banyak lagi merekrut tenaga akuntan untuk ditempatkan pada instansi terkait seperti Biro Keuangan dan Inspektorat. Kata Sapto, pemerintah daerah juga bisa mengajukan permohonan bantuan tenaga akuntan ke BPKP.
Dalam kesempatan tersebut, Sapto memperkenalkan Gede Kestawa yang menjabat sebagai Ketua Perwakilan BPK untuk Provinsi Bali yang baru. Karena Fachry Alusy sebagai pejabat sebelumnya ditarik ke kantor pusat. Sapto berharap kerja sama BPK dengan Provinsi Bali dapat terus ditingkatkan.
