Kuta, Februari 2013
BPK RI menggelar Workshop Implementasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan se-Provinsi Bali pada Senin, 11 Februari 2013 dan mengambil tempat di Kharisma Ballroom, Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Kabupaten Badung. Workshop dengan narasumber Anggota VI BPK RI (DR. H. Rizal Djalil) ini dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Provinsi Bali yang juga mengikutsertakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga beserta Kepala Sekolah SLTPN dan SMUN, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Kadis PKAD/Kabag Keuangan. Selain Anggota VI BPK RI yang membawakan materi berjudul “Sudut Pandang BPK Terhadap Masalah Anggaran Pendidikan dan Kesehatan”, tampak hadir sebagai pembicara adalah Anggota Komisi XI DPR RI (I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE., MM.) yang membawakan materi berjudul “Kebijakan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Untuk Mencapai Millenium Development Goals (MDGs) dan Human Development Index (HDI)”, dan Deputi Kepala Bidang Investigasi BPKP (Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFrA.) dengan materi “Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK.”
Dalam pemaparannya, Anggota BPK RI antara lain menjabarkan mengenai temuan hasil pemeriksaan BPK di bidang pendidikan dan kesehatan, permasalahan yang ditemukan terkait Jamkesmas dan Jamkesda, HDI atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bali terkait angka melek huruf, proporsi murid lulus Sekolah Dasar, angka kematian bayi dan balita, angka kematian ibu, pemberantasan HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Anggota Komisi XI DPR RI antara lain membahas mengenai The 8 goals Millennium Development Goals (MDGs), Hubungan MDGs dengan IPM atau HDI, Latar Belakang MDGs dan Target Pencapaian MDGs tahun 2015 serta Renstra Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2009-2014 Dalam Rangka Mencapai MDGs. Sedangkan Deputi Kepala Bidang Investigasi BPKP memaparkan mengenai keuangan negara, pengertian korupsi dan upaya pemberantasan korupsi, kerugian keuangan negara serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selesai pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu langsung oleh Anggota BPK RI.
Workshop ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi antara BPK RI dengan Pemerintah Daerah serta menggugah Bupati/Walikota se-Provinsi Bali untuk lebih meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara demi tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya, peningkatan kualitas terhadap pengelolaan keuangan negara ini bertujuan untuk mewujudkan keuangan negara yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.