Denpasar, Kamis, 11 Agustus 2016 – Sebagai bagian dari public awareness program, BPK Perwakilan Provinsi Bali kembali menggelar kegiatan media workshop untuk Tahun Anggaran 2016.
Kegiatan yang dilaksanakan di lantai tiga Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Jl. DI Panjaitan No. 2, Renon, Denpasar, merupakan kegiatan diskusi yang secara rutin dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali dalam rangka menyampaikan informasi sekaligus menyamakan persepsi mengenai BPK dan pengelolaan keuangan negara/daerah kepada praktisi media.
Menjadi narasumber media workshop kali ini Kepala Subauditorat Bali I, Amri Lewa dan Kepala Subauditorat Bali II, Paula Henry Simatupang. Adapun yang menjadi moderator adalah Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha, Ida Ayu Putu Risnawati.
Setidaknya ada tiga topik utama yang dibahas dalam kegiatan yang diikuti oleh sebanyak 43 orang wartawan dari 28 media cetak maupun elektronik di wilayah Provinsi Bali ini, yaitu BPK RI sebagai lembaga pemeriksa (i); Perbedaan pemeriksaan keuangan dengan jenis pemeriksaan lainnya (ii); dan Rencana kegiatan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bali untuk Semester II Tahun Anggaran 2016 (iii).
Melalui ketiga tema ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai BPK Perwakilan Provinsi Bali dan peranannya dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Harus diakui pula bahwa selama ini banyak pekerja media yang salah persepsi mengenai tugas dan kewenangan BPK, sehingga dikuatirkan dapat memberikan pemahaman yang salah kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan pemahaman media mengenai BPK RI, khususnya BPK Perwakilan Provinsi Bali dapat menjadi lebih baik.
Kegiatan media workshop sendiri dilaksanakan atas kesadaran BPK akan peran penting media sebagai penghubung (penyampai informasi) antara BPK dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Selain itu, melalui kegiatan media workshop ini, BPK Perwakilan Provinsi Bali mengharapkan dapat memperoleh dukungan media guna menyebarluaskan informasi mengenai BPK secara jelas dan akurat, selain juga dapat meningkatkan hubungan dan komunikasi antara pelaksana BPK dengan media massa (bd).