Denpasar, Juni 2014
Melaksanakan amanah Undang-undang, Ketua BPK RI (Dr. H. Rizal Djalil) menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2013 kepada Ketua DPRD Provinsi Bali (A.A. Ngurah Oka Ratmadi, SH.) dan Gubernur Bali (Made Mangku Pastika) pada Jumat, 6 Juni 2014. Dalam acara yang juga dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota se-Provinsi Bali tersebut, Provinsi Bali berhak mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelasan.
Saat membuka rapat paripurna istimewa, Ketua DPRD menegaskan kembali bahwa penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Bali memberikan keyakinan apakah laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali atas APBD telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, apakah telah cukup pengungkapannya, apakah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan telah dilakukan dan apakah sistem pengendalian intern (SPI) telah dilaksanakan secara efektif. Dalam sambutannya, Ketua BPK RI mengungkapkan gambaran secara umum hasil pemeriksaan LKPD Provinsi Bali TA 2013 yang dilakukan selama 2 bulan. Dari komposisi pendapatan dan belanja terlihat komitmen Pemprov Bali dalam menggalakkan program pembangunan yang menyentuh kepentingan rakyat. “Data menunjukkan, Bali berhasil melampaui rata-rata nasional sejumlah kategori diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Secara makro ekonomi, data tersebut mencerminkan bahwa rakyat Bali telah menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan,” papar Ketua BPK RI. Lebih lanjut, Ketua BPK RI mengingatkan masih banyaknya agenda pembenahan yang perlu dilakukan, misalnya perbaikan SPI atas proses penyusunan laporan keuangan RS Indera dan RSJ Provinsi Bali, penertiban penatausahaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan perlu dilakukannya reviu ulang atas pemanfaatan aset agar bisa memberi manfaat yang lebih bagi Pemprov Bali.
Gubernur Bali mengungkapkan rasa syukur atas prestasi yang dicapai. Menurutnya, opini WTP ini didapat dari hasil kerja keras dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, serta telah dilakukannya langkah-langkah penting dan strategis, mulai dari meningkatkan kapasitas aparat pengelola keuangan dan aset, meningkatkan sarana dan prasarana, memantapkan komitmen aparatur, menindaklanjuti hasil pemeriksaan serta mempedomani hasil temuan tahun-tahun sebelumnya. “Pembenahan terhadap segala kekurangan terus dilakukan. Sejalan dengan upaya meningkatkan tata kelola keuangan yang baik, pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan prima yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.