Denpasar, Kamis, 9 Juni 2016 – Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Bali untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 mencapai puncaknya hari ini (Kamis, 9/6). Setelah pada minggu lalu (Kamis, 2 Juni 2016) BPK Perwakilan Provinsi Bali menyampaikan LHP LKPD TA 2015 kepada sembilan Pemerintah Kabupaten/Kota, kali ini BPK Perwakilan Provinsi Bali kembali menyerahkan LHP LKPD TA 2015 untuk Pemerintah Provinsi Bali.
Yang istimewa dalam penyerahan kali ini, LHP diserahkan secara langsung oleh Ketua BPK RI, Dr. Harry Azhar Azis, M.A., didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali, Dori Santosa.
LHP BPK diserahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama dan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika dalam Sidang Paripurna Istimewa, di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali.
Dalam sidang yang diikuti oleh para anggota DPRD dan anggota Forkominda Provinsi Bali tersebut, Ketua BPK RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk LKPD Pemerintah Daerah Provinsi Bali TA 2015, BPK RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali TA 2015 telah disusun sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yang memadai yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan”, ujar Ketua BPK RI dalam sambutannya.
Gubernur Bali, Made Mangku Pastika yang juga memberikan sambutan dalam kesempatan ini memberikan apresiasi kepada BPK atas opini yang diberikan. Bagi Pemerintah Provinsi Bali, Opini WTP yang diperoleh tidak lepas dari kerja keras dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam bidang yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
Dengan pencapaian ini, Gubernur Bali berharap kepada para pemangku kepentingan untuk tidak melihat opini WTP yang diperoleh sebagai prestasi administratif yang normatif semata, namun juga dimaknai sebagai sebuah penghargaan atas komitmen, integritas, profesionalitas dan transparansi tata kelola Pemerintah Provinsi Bali.
Bagi Pemerintah Provinsi Bali sendiri, opini WTP yang diperoleh saat ini merupakan capaian tertinggi atas Laporan Keuangan Pemerintahnya untuk kali ketiga secara berturut-turut. Sebelumnya pada LKPD TA 2013 dan LKPD TA 2014, Pemerintah Provinsi Bali juga memperoleh Opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Bali.