Denpasar, Senin, 5 Januari 2015,
Kantor BPK Perwakilan Provinsi kedatangan tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dari Jakarta. Kedatangan Tim Kemenpan RB adalah untuk melakukan review pelaksanaan pembangunan zona integritas di BPK Perwakilan Provinsi Bali.
Review yang dilakukan oleh Tim Kemenpan RB merupakan tindak lanjut dari review internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama di BPK Perwakilan Provinsi Bali. Selain melakukan review pelaksanaan pembangunan Zona Intergritas, Tim Kemenpan RB juga melakukan kunjungan ke instansi yang menjadi entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bali. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana para pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Bali menjaga kemandirian, integritas dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas pemeriksaannya.
Selanjutnya hasil dari review ini akan dijadikan sebagai salah satu poin penilaian bagi Kemenpan RB dalam menilai BPK, apakah sebagai instansi publik yang berhak mendapatkan predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
BPK RI sendiri telah melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan BPK RI pada Senin, 30 September 2013, di Auditorium Kantor BPK RI, Jakarta.
Pencanangan zona integritas adalah pernyataan komitmen dari pimpinan BPK RI untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tujuan untuk menciptakan instansi dan birokrat yang bersih dari KKN sehingga mampu menyelenggarakan pelayan publik dengan misi reformasi birokrasi yang sederhana.
Adapun BPK Perwakilan Provinsi Bali merupakan salah satu satuan kerja percontohan (piloting project) pembangunan zona integritas di BPK RI bersama dengan Pusdiklat dan Perwakilan Provinsi Jawa Timur.