Denpasar, Mei 2013
BPK RI menyelenggarakan Dialog Terbuka Bersama Ketua BPK RI dengan tema “Tugas dan Wewenang BPK RI” di Universitas Udayana, Bali pada Senin, 13 Mei 2013. Acara tersebut menghadirkan narasumber Ketua BPK RI (Drs. Hadi Poernomo, Ak.) dan Sekretaris Jenderal BPK RI (Hendar Ristriawan, SH., MH.) sebagai moderator. Acara yang digelar di Aula Gedung Program Pascasarjana Universitas Udayana ini dibuka oleh Rektor Universitas Udayana (Prof. DR. dr. I Made Bakta, Sp. PD (KHOM) dan dihadiri oleh Gubernur Bali (Made Mangku Pastika), Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali (Efdinal, SE., MM.), Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI (Bahtiar Arif), Kajati Bali, Wakil Kapolda Bali, Wakil Walikota dan para Bupati di Provinsi Bali, pelaku bisnis dari PHRI dan Kadin se-Bali, civitas akademisi Universitas Udayana dan Universitas lain yang ada di Bali.
Pada kesempatan tersebut, Ketua BPK RI menyampaikan dasar hukum, visi dan misi, nilai-nilai, tugas dan wewenang serta tugas pemeriksaan BPK. Dalam upaya melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, BPK didukung oleh 6.200 pegawai (dengan jumlah auditor kurang lebih 2.850 pegawai). Sementara jumlah laporan keuangan hasil pemeriksaan yang dihasilkan sebanyak 700 entitas per tahun, yang harus diselesaikan BPK dalam waktu 2 bulan sejak diterimanya laporan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah. Dengan keterbatasan sumber daya tersebut dan banyaknya tugas pemeriksaan, BPK mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui monitoring yang kuat. Sistem monitoring tersebut “memaksa” semua pengelola patuh sehingga mengurangi Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang timbul dari adanya niat dan kesempatan. Sistem monitoring harus didukung dengan dasar hukum sinergi dan konsistensi.
Dialog Terbuka ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memperoleh pandangan dan masukan dari para akademisi, mahasiswa, insan media, stakeholders, kepala daerah dan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan negara saat ini, hasil pemeriksaan BPK serta inisiatif strategis BPK dalam pengembangan sistem monitoring tersebut.