Badung, Minggu, 12 Februari 2017 – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia menyepakati kerja sama di bidang pemeriksaan sektor publik. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan pembaruan nota kesepahaman antara BPK RI dan JAN Malaysia pada Minggu, 12 Februari 2017 di Badung, Bali, Indonesia.
Penandatanganan dilakukan oleh Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis, dan Deputy Auditor General of Malaysia, Khalid Khan bin Abdullah Khan, disaksikan oleh para pejabat di lingkungan BPK RI dan JAN Malaysia.
Tujuan dari penandatanganan nota kesepahaman ini adalah untuk memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan kerja sama antara lembaga pemeriksa dalam bidang pemeriksaan sektor publik, atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.
Kerja sama yang disepakati terbagi dalam beberapa kegiatan, yaitu pertukaran informasi dan praktik tentang prosedur dan metodologi pemeriksaan sektor publik melalui pelatihan, pemeriksaan paralel, dan study visit. Selain itu, kerja sama meliputi peningkatan kapasitas di bidang pemeriksaan laporan keuangan, kinerja dan kepatuhan, sesuai dengan standar internasional, untuk meningkatkan kemampuan organisasional, institusional, dan individual di kedua lembaga.
Hubungan BPK RI dan JAN Malaysia sendiri dimulai dengan penandatanganan MoU pertama dilakukan pada tahun 2007 di Mexico. Selama sembilan tahun bekerja sama, beberapa output telah dihasilkan, antara lain terkait pertukaran pengalaman tentang pengembangan manajemen pemeriksaan kehutanan, GIS dan GPS, pengembangan e-audit, pemeriksaan Water Management System, penyelenggaraan haji, pengembangan e-learning Pusdiklat, serta bidang SDM.
Sebagai bagian dari kerja sama bilateral, sehari sebelum penandatanganan nota kesepahaman (Sabtu, 11/02), berlangsung technical meeting ke-16 di Badung, Bali. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan auditor di kedua lembaga pemeriksa di bidang Sustainable Development Goals (SDGs), pemeriksaan atas perkebunan kelapa sawit, pemeriksaan atas penanggulangan bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi), serta pemeriksaan atas perkembangan ekonomi di daerah perbatasan. Pertemuan ini menghasilkan technical agreement ke-16 dan menyepakati pertemuan berikutnya di Malaysia. (ro-humas)