Denpasar, 22 Mei 2024 – Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pius Lustrilanang, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali kepada Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, dan Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Yasa. Penyerahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali pada Rabu, 22 Mei 2024.
Dalam sambutannya, Anggota VI BPK mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Provinsi Bali dan Pj. Gubernur Bali beserta jajaran atas kerjasamanya, sehingga secara bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal”.
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 pada Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Bali telah sesuai dengan SAP berbasis Akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI.
Untuk itu, BPK RI memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas seluruh Laporan Keuangan Tahun 2023 pada Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Bali.
