All for Joomla All for Webmasters
PERWAKILAN PROVINSI BALI
Home Blog Page 20

Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana dana yang bersumber dari pendapatan APBN, dialokasikan/ditransfer kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sehingga dapat membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Permasalahannya, bagaimana mekanisme penganggaran, penyaluran, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban Dana Alokasi...

Sosialisasi Peraturan BPK Di Perwakilan BPK RI Provinsi Bali

Denpasar, 7 oktober 2009 Tim Sosialisasi Ditama Bimbangkum BPK RI, Kukuh Prionggo, S.H., M.H., Dian Rosdiana, S.H., M.H dan Murpraptono Adhi S., S.H., memberikan sosialisasi peraturan BPK RI No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara, Peraturan BPK RI No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan...

Pengumuman Hari Raya Galungan II Dan Kuningan II

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali No. 003.1/7619/BKD Tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Libur Hari-hari Raya Hindu di Bali Tahun 2009, bahwa pada tanggal 13 - 15 Oktober 2009 merupakan Hari Raya  Galungan II dan pada tanggal 23 Oktober 2009 merupakan Hari Raya Penampahan Kuningan II, maka bersama ini disampaikan bahwa Perwakilan Provinsi Bali tidak melakukan aktivitas...

Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Sebagai Ahli di Pengadilan Negeri Bangli

Bangli, Oktober 2009  Untuk kesekian kalinya, auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dipanggil sebagai ahli oleh pihak Pengadilan Negeri. Ahli kali ini dihadirkan pada persidangan di Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 05 Oktober 2009 untuk memberi keterangan berdasarkan keahliannya sebagai auditor BPK sehubungan dengan adanya dugaan  penyalahgunaan keuangan negara berupa bantuan kepada PSSI Bangli Tahun 2007 yang berasal dari APBD...

Diklat Etika Perilaku Dan Kepemimpinan

Denpasar, 6 Oktober 2009   Dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai (SDM) yang memiliki  pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam etika, prilaku dan kepemimpinan, maka perlu diadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tentang Etika, Prilaku dan Kepemimpinan, khususnya untuk para pejabat dan para Auditor di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Diklat dilaksanakan selama  2 (dua) hari yaitu tanggal 5 dan 6 Oktober...

Semangat Kesaktian Pancasila Tidak Pernah Luntur

Meskipun hujan turun sangat lebat hal itu tidak mengurangi semangat karyawan/karyawati BPK Perwakilan Provinsi Bali untuk mengikuti upacara bendera memperingati hari Kesaktian Pancasila. Pelaksanaan upacara tidak bisa dilaksanakan di halaman Kantor Perwakilan Provinsi Bali, namun dilaksanakan di aula kantor Perwakilan Provinsi Bali yang dilaksanakan dengan penuh semangat dan diikuti seluruh karyawan/karyawati BPK Perwakilan Provinsi Bali. Upacara bendera dimulai tepat...

Gempa Padang

Gempa Bumi yang terjadi Rabu, tanggal 30 September 2009 pukul 17:16:10 WIB, berdasarkan informasi dari BMKG  pusat gempa Bumi berada pada Koordinat 0,84 LS dan 99.65 BT, dengan magnitude 7,6 SR pada kedalaman 71 km, berjarak 57 km barat daya Padang Pariaman dan 80 km timur laut Padang, Provinsi Sumatra Barat. Akibat gempa  banyak bangunan dan sarana umum yang...

Kebijakan Pembangunan Jalan Di Indonesia Tahun 2005 – 2010

Berdasarkan makalah yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga pada Focus Group Discussion (FDG), infrasturktur jalan di Indonesia mempunyai peran yang penting dalam sistem transportasi nasional dengan melayani sekitar 92% angkutan penumpang dan 90% angkutan barang pada jaringan jalan yang ada. Mengingat sangat penting dan startegisnya makna jalan dalam prespektif kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah perlu memiliki kebijakan atas pembangunan...

Perda No. 1 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS

Perda No. 1 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Download selengkapnya.

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Kabupaten Tabanan Nomor: 133/S/XIX.DPS/07/09, 170/952/DPRD/2009 Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kabupaten Tabanan

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Kabupaten Tabanan Nomor: 133/S/XIX.DPS/07/09, 170/952/DPRD/2009 Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kabupaten Tabanan Download selengkapnya.

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Provinsi Bali Nomor: 124/S/XIX.DPS/06/09, 700/87/DPRD/2009 Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Provinsi Bali

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Provinsi Bali Nomor: 124/S/XIX.DPS/06/09, 700/87/DPRD/2009 Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Provinsi Bali Download selengkapnya.

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Kabupaten Karangasem Nomor: 140/S/XIX.DPS/07/09, 700/80/DPRD/2009 Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kabupaten Karangasem

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Kabupaten Karangasem Nomor: 140/S/XIX.DPS/07/09, 700/80/DPRD/2009 Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kabupaten Karangasem Download selengkapnya.

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Kabupaten Klungkung Nomor: 149/S/XIX.DPS/07/09, 700/692/DPRD Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kabupaten Klungkung

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Kabupaten Klungkung Nomor: 149/S/XIX.DPS/07/09, 700/692/DPRD Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kabupaten Klungkung Download selengkapnya.

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor: 143/S/XIX.DPS/07/09, 170/679/VI/DPRD/09 Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kabupaten Jembrana

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor: 143/S/XIX.DPS/07/09, 170/679/VI/DPRD/09 Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kabupaten Jembrana Download selengkapnya.

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Kabupaten Gianyar Nomor: 153/S/XIX.DPS/07/09, 170/02/DPRD/2009 Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kabupaten Gianyar

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Kabupaten Gianyar Nomor: 153/S/XIX.DPS/07/09, 170/02/DPRD/2009 Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kabupaten Gianyar Download selengkapnya.

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Kota Denpasar Nomor: 128/S/XIX.DPS/06/09, 116/2077/SEKRET.DPRD/2009 Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kota Denpasar

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Kota Denpasar Nomor: 128/S/XIX.DPS/06/09, 116/2077/SEKRET.DPRD/2009 Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kota Denpasar Download selengkapnya.

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Kabupaten Buleleng Nomor: 147/S/XIX.DPS/07/09, 900/741/SETWAN/2009 Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kabupaten Buleleng

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Kabupaten Buleleng Nomor : 147/S/XIX.DPS/07/09, 900/741/SETWAN/2009 Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kabupaten Buleleng Download selengkapnya.

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Kabupaten Bangli Nomor : 135/S/XIX.DPS/07/09, 710/406/DPRD Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kabupaten Bangli

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Kabupaten Bangli Nomor : 135/S/XIX.DPS/07/09, 710/406/DPRD Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kabupaten Bangli Download selengkapnya.

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Kabupaten Badung Nomor: 126/S/XIX.DPS/06/09,961/379/DPRD Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kabupaten Badung

Kesepakatan Bersama Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dengan DPRD Kabupaten Badung Nomor : 126/S/XIX.DPS/06/09, 961/379/DPRD Tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kabupaten Badung Download selengkapnya.

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2008

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2008 Download selengkapnya.

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2008

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2008 Download selengkapnya.

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2008

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2008 Download selengkapnya.

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2008

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2008 Download selengkapnya.

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2008

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2008 Download selengkapnya.

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008 Download selengkapnya.

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2008

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2008 Download selengkapnya.

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2008

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2008 Download selengkapnya.

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2008

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2008 Download selengkapnya.

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2008

Pidato Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2008 Download selengkapnya.

Perda Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

Perda Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Download selengkapnya.

Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Dilalap Si Jago Merah

Pada hari Jumat, tanggal 17 September 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali  dihebohkan dengan adanya si jago merah yang berkobar-kobar di kantor Perwakilan, para Satuan Pengaman (Satpam) dengan sigap mengatasi kobaran api supaya api tidak merembet kemana-mana. Satpam mengambil tabung pemadam kebakaran, karung dan hydrant air untuk menjinakan api supaya tidak sampai melalap kantor Perwakilan Provinsi Bali. Tidak lebih...

Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Berikut ini Peraturan Daerah Nomor. 6 Tahun 2009  Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di Provinsi Bali. Download selengkapnya.

BPK Menolak Polda Turun Tangan (Terkait Perbaikan Laporan APBD dalam Kasus Plaga)

Versi otoritas resmi BPK, laporan Pemkab Badung itu masih dipending untuk diteliti.Tapi mereka membenarkan bahwa Petugas Polda Bali sudah menindaklanjuti. Perbaikan laporan temuan penyimpangan APBD 2008, yang dikirimi oleh eksekutif Badung ditolak oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali.Terutama mengenai kasus dugaan mark-up pengadaan Lapangan Plaga Petang.Penolakan ini lantaran bukti-bukti yang ditunjukan pada perbaikan tidak bias dibuktikan. Informasi yang...

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran

Berikut ini Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran Download Selengkapnya

Kaitan antara DPR dan DPRD dengan BPK terkait Pemeriksaan terhadap Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara?

Dengan hak legislasi yang dimilikinya, DPR dan DPRD memiliki hak dan wewenang masing-masing untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Berdasarkan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannnya itu. BPK juga dapat memproses secara pidana terperiksa yang tak serius melakukan koreksi terhadap temuannya. Dan terperiksa wajib...

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Melaksanakan Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) Dan pembahasan Action Plan atas Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota se Bali

Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan pasal 8 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali memandang perlu melakukan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK RI atas seluruh entitas pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali yang...

Wabup Klungkung Ajak SKPD Temui BPK Perwakilan Bali

Semarapura (Bali Post) – Wakil Bupati Klungkung, Tjok. Gede Agung menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bali, Rabu 92/9) kemarin utnuk melaporkan hasil penindaklanjutan atas temuan BPK terhadap pemeriksaan pengunaan anggaran Kabupaten Klungkung Tahun 2008. Wabup yang ketua pengawas pengguna anggaran kabupaten itu juga mengajak sekitar 15 pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Klungkung yang menjadi temuan. Ketika...

Kuliah Umum Ketua BPK di Universitas Udayana

Pada Hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 Ketua BPK RI, Prof. Dr. Anwar Nasution, memberikan Kuliah Umum di Universitas Udayana (Unud), Denpasar, Bali dengan tema “Meningkatkan Peran dan Fungsi BPK RI, Menuju Pemerintahan yang Good Governance”. Bertempat di Ruang Widya Sabha Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Unud, kuliah umum tersebut diikuti oleh 178 peserta dari berbagai kalangan. Peserta kuliah umum...

Bersama BPK Sedunia Bahas Audit Berperspektif Lingkungan Hidup

Diakhir bulan Juli dan awal bulan Agustus 2009 BPK  RI Perwakilan Provinsi Bali melakukan  persiapan dan memfasilitasi pelaksanaan Steering Committee Meeting of  INTOSAI WGEA yang ke 8 di Ubud Bali yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 6 Agustus 2009, dan BPK RI menjadi tuan rumah acara tersebut, acara akan berlangsung di Kamandalu Resort Ubud Bali. Ini merupakan pertemuan...

Upacara Bendera Memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Ke-64 Tahun 2009

Senin taggal 17 Agustus 2009 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali  pada pukul 08.00 WITA  melaksanakan Upacara  Bendera dalam rangka  memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke 64  bertempat di halaman Kantor Perwakilan Provinsi Bali. Bertindak sebagai inspektur upacara Kepala Perwakilan Provinsi Bali (I Gede Kastawa,SE.,M.M.) dengan Komandan Upacara Erikson Simbolon , S.E., Ak.,M.M.. Upacara diikuti oleh seluruh...

BD dan IMF akan Serahkan Pemeriksaan Utang ke BPK

Denpasar (Bali Post)- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengatakan, Bank Dunia (BD) dan Dana Moneter Internasional (IMF) akan menyerahkan pemeriksaan utang dan hibahnya kepada BPK yang ada di masing-masing negara penerimanya. ”Untuk memulainya nanti pada September 2009 Bank Dunia dan IMF akan menandatangani MoU (nota kesepakatan) dengan INTOSAI (Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Internasional). Ini adalah kemajuan yang...

BPK Awasi Kinerja Pemerintah pada Lingkungan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) se-Asia Pasifik, Selasa (4/8) kemarin di Hotel Kamandalu, Ubud, Gianyar menyelenggarakan pertemuan untuk membahas pedoman audit yang diperuntukan mengawasi kinerja pemrintahan yang berbasis pada sumber daya alam dan lingkungan. Pertemuan ke-8 anggota sterring committee (SC) international organization of supreme audit institutions (INTOSAI) Working Group on Environmendalt Auditing (WGEA) itu diikuti oleh 14 negara di dunia....

Duta BPK 15 Negara di Ubud

Gianyar – Pertemuan auditor (BPK) 15 negara Asia-Pasifik atau steering committee meeting INTOSAI WGEA di Hotel kamandalau, Ubud diselingi parade budaya di depan Puri Peliatan Ubud Gianyar sore kemarin. Parade yang berlangsung sekitar pukul 17.30 itu menampilkan berbagai atraksi seni yang diarsiteki AA Dalem. Melihat dari dekat parade yang berlangsung kurang dari 30 menit itu. Jalan raya Peliatan...

Kuliah Umum Anwar Nasution : Hasil Pemeriksaan BPK Wajib Disebarluaskan ke Publik

Kuliah Umum Mahasiswa Program Magister Akuntansi (Maksi) dan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Udayana, Selasa (4/8) kemarin, menghadirkan Ketua Badan Pemeriksa (BPK) RI Prof. Dr. Anwar Nasution. Pada kuliah umum yang diikuti sekitar 178 orang mahasiswa Maksi Angkatan IV, I, II, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi (S1), mahasiswa Magister Akuntansi Sektor Publik, mahasiswa Magister Ekonomi Pembangunan dan mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)...

BPK Sedunia Buat 5 Program

Gianyar – Pertemuan BPK sedunia atau sterring committee (SC) international organization of supreme audit institutions (INTOSAI) Working Group on Environmendalt Auditing (WGEA) di hotel Kamandalu Ubud, Gianyar menelurkan 5 rencana kerja sampai tahun 2010 mendatang. Lima rencana kerja tersebut pertama adalah perluasan materi pedoman untuk lembaga pemeriksa. Kedua, memfasilitasi kerja sama dan koordinasi audit. Kemudian memperluas penyebaran dan pertukaran...

Delegasi BPK Selamat dari Ancaman Bom

Gianyar (Patroli Post) – Aparat gabungan Polda Bali berhasil mengamankan para delegasi yang hadir dalam pertemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) se-Asia Pasifik di Hotel Kamandalu, Ubud, Kamis (30/7) kemarin. Dalam kesempatan itu, polisi yang didukung satuan Gegana dan Densus 88 berhasil mengevakuasi 41 tamu VVIP dari ancaman bom teroris yang ingin mengacaukan pertemuan yang dihadiri peserta dari 15 negara tersebut. Proses...

Pembahasan STANDAR OPERASIONAL PROCEDUR (SOP ) Sekretariat BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas operasional, sekretariat Perwakilan Provinsi Bali  memandang perlu untuk menyusun  suatu panduan  standar  untuk  pelaksanaan kegiatan rutinnya.terkait hal tersebut pada tanggal 26 s.d. 28 Juni 2009 bertempat di Guess House  LIPI  Kebun Raya Bedugul, dilaksanakan  pembahasan  Standar Operational Prosedure (SOP) Sekretariat  Perwakilan Prov. Bali. Adapun dasar hukum penyusunan SOP adalah 1.  Surat No.10/SK/1-VIII.3/8/2005 tanggal 15 Agustus...

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Membahas Kesepakatan Bersama Tentang Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan DPRD Prov. Kab. Kota di Bali

Sehubungan dengan  Pemeriksan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah selesai  maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan RI memiliki kewajiban untuk menyampaikan hasil pemeriksaannya ke DPR,DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya maka Kepala Perwakilan Provinsi Bali memandang perlu untuk melakukan “Pembahasan Kesepakatan Bersama  tentang Penyerahan Laporan...

Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2008

Selama akhir bulan Juni dan awal bulan Juli 2009 BPK RI Perwakilan Provinsi Bali telah menyerahkan Hasil Pemeriksaan Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggran 2008 pada 10 entitas Provinsi dan Kabupaten Kota di Bali yaitu di Provinsi Bali, yang dilaksanakan pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali ,Kabupaten Badung,Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan penyerahannya dilaksanakan di  Aula Kantor BPK...

Sosialisasi Juklak dan Juknis Produk Tahun 2008/2009

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian para pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, sehubungan  dengan telah disusunnya Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Produk Tahun 2008/2009 maka perlu diadakan sosialisasi juknis dan juklak Pemeriksaan atas Pengelolaan Limbah RSUP/RSUD, Juknis pemeriksaan Atas Pengendalian  Pencemaran Udara dari  Sumber Bergerak, Juknis Pemeriksaan Atas Rehabilitasi Hutan dan...

Diklat Standard Operation Procedur (SOP)

Untuk menyempurnakan penyusunan  Standard Operation Procedur (SOP) maka BPK RI Perwakilan Provinsi Bali memandang perlu penyelenggaraan  diklat SOP yang diselenggarakan dari tanggal 14 s.d. 16 Juli 2009 yang diikuti oleh 30 peserta.  Diklat dibuka oleh Kepala Sub Auditorat Bali I (Andri Yogama, S.E., M.M., Ak.) dan ditutup oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Prov. Bali  (I Putu Wisudhantara, S.E., M.M.). Diklat...

Temuan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali TA 2008

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2008, BPK RI memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer). Selain memberikan opini, terdapat catatan atas hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali TA. 2008 meliputi: Sistem Pengendalian Intern Pokok-pokok temuan atas Pengendalian Intern dalam pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut: Sistem pengelolaan (pencatatan, pelaporan, dan pengamanan)...

Temuan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan TA 2008

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan TA 2008, BPK RI memberikan opini “Wajar dengan Pengecualian”. Terkait dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut diungkapkan temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah sebesar Rp482,78 juta; kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp373,31 juta serta temuan pemeriksaan administrasi sebesar Rp16,12 milyar. Temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten...

Temuan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung TA 2008

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung TA 2008, BPK RI memberikan opini “Wajar dengan Pengecualian”. Terkait dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut diungkapkan temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah sebesar Rp172,14 juta dan temuan pemeriksaan administrasi sebesar Rp21,15 milyar. Temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung TA 2008 antara lain meliputi: Temuan...

Temuan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2008

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2008, BPK RI memberikan opini “Wajar dengan Pengecualian”. Terkait dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut diungkapkan temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah sebesar 55,69 juta, kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp27,12 juta serta temuan pemeriksaan administrasi sebesar Rp218,24 milyar. Temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten...

Temuan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung TA 2008

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung TA 2008, BPK RI memberikan opini “Tidak Memberikan Pendapat”. Terkait dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut diungkapkan temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah sebesar Rp1,060miliar; kekurangan penerimaan Negara/Daerah sebesar Rp7,41 miliar serta temuan pemeriksaan administrasi sebesar Rp2,41 Triliun. Temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung...

Temuan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana TA 2008

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana TA 2008, BPK RI memberikan opini “Tidak Memberikan Pendapat”. Terkait dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut diungkapkan Temuan tersebut terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah sebesar Rp674,15 juta, potensi kerugian daerah sebesar Rp15,69 milyar, kekurangan penerimaan negara/daerah sebesar Rp575,73 juta, administrasi sebesar...

Temuan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar TA 2008

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar TA 2008, BPK RI memberikan opini “Wajar dengan Pengecualian”. Terkait dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut diungkapkan temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah sebesar Rp43,65 juta; serta temuan pemeriksaan administrasi sebesar Rp290,19 milyar. Temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar TA. 2008 antara lain meliputi...

Temuan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar TA 2008

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar TA 2008, BPK RI memberikan opini “Wajar dengan Pengecualian”. Terkait dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut diungkapkan temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah sebesar 132,08 juta; kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp67,78 juta serta temuan pemeriksaan administrasi sebesar Rp42,09 milyar. Temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota...

Temuan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng TA 2008

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng TA 2008, BPK RI memberikan opini “Wajar dengan Pengecualian”. Terkait dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut diungkapkan temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah sebesar 185,26 juta; kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp3,44 milyar serta temuan pemeriksaan administrasi sebesar Rp31,10 milyar. Temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten...

Temuan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2008

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2008, BPK RI memberikan opini “Wajar dengan Pengecualian”. Terkait dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut diungkapkan temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah sebesar Rp389,50 juta; kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp88,24 juta serta temuan pemeriksaan administrasi sebesar Rp28,68 milyar. Temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten...

Ketimpangan Administrasi Gianyar Rp 289,94 Miliar

Hasil Audit BPK Terhadap APBD Tahun 2008 GIANYAR – Hampir semua pengelolaan keuangan daerah di Bali tidak beres. Di Gianyar sendiri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali menyerahkan hasil audit APBD Gianyar tahun 2008 kepada Ketua DPRD Gianyar Made Agus Mahayastra yang didampingi Bupati Gianyar Cokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace di gedung Dewan, Kamis (9/7) kemarin. Hasil...

Dewan Anggap Temuan BPK Bukan Barang Baru

NEGARA-Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemkab Jembrana Tahun 2008, bagi anggota DPRD Jembrana dinilai bukan hal yang baru. Sebab mereka sebelumnya sudah terlalu sering mengingatkan eksekutif terhaaadap beberapa persoalan yang semestinya harus segera dibenahi agar tidak menjadi temuan. Namun kenyataannya, apa yang diingatkan dewan itu tampak tidak diindahkan oleh eksekutif, sehingga ketika BPK melakukan pemeriksaan banyak hal...

Kejari Bangli Selidiki Temuan BPK

SETELAH sempat adem-ayem dalam penindakan sejumlah kasus korupsi di tingkat pemerintahan Bangli, akhirnya pihak Kajati Bangli kembali menggeliat. Hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli tahun 2008 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan beberapa waktu lalu di Kantor Dewan Bangli, ternyata mulai disikapi Kajati Bangli. Hal tersebut dikatakan Kasi Intel Kajari Bangli, AA Puger, saat ditemui usai acara...

Bocor Sana, Bocor Sini

Hasil Temuan BPK RI di Buleleng dan Klungkung SINGARAJA - Untuk kesekian kali kita harus mengelus dada. Betapa tidak, pajak yang dibayarkan rakyat ternyata tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Ini menyusul hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Bali terhadap pengelolaan keuangan negara yang ada di beberapa instansi di Pulau Dewata. Temuan BPK-RI Perwakilan...

Keuangan Jembrana Belepotan

BPK Temukan Belasan Rekening Liar NEGARA - Kinerja pemerintahan di Bali benar-benar buruk. Tidak satu pun keuangan daerah dikelola dengan baik. Mulai dari Pemprov Bali, Pemkot Denpasar, Pemkab Badung, dan sekarang Pemkab Jembrana. Dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), keuangan di Jembrana masuk katogori opini disclaimer. Keuangan daerah Pemkab Jembrana yang selama ini digembar-gemborkan bagus ternyata rapornya merah di mata badan...

Kadiskes Badung Ketir-Ketir

Mark Up Tong Sampang BADUNG - Pemerintahan Badung yang bergelimang uang dan kantor baru yang mentereng juga, ternyata banyak penyimpangan versi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari banyak temuan itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Badung AA Gde Mayun Darmaatmaja akan disodok dengan masalah sepele; tong sampah. Yang membuat BPK terperangah adalah harga satu tong sampah hingga Rp 420 ribu per...

Laporan Keuangan Pemkab Bermasalah

BANGLI – Setelah melakukan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemkab Bangli semester pertama di tahun 2008, Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akhirnya menyimpulkan dan memberikan opini wajar dengan pengcualian. Di mana, beberapa item dari temuan BPK tersebut disampaikan dihadapan anggota Dewan Bangli, Kamis (2/7) kemarin, di kantor Dewan Bangli. Adapun hasil temuan dariBPK RI Cabang Denpasar yakni terdapat 27...

Kejari Telusuri Temuan BPK Bupati Badung Siapkan Sanksi bagi Pegawainya

DENPASAR - Tim intelijen Kejari Denpasar bergerak cepat menyikapi temuan hasil audit BPK RI Wilayah Bali tahun APBD 2008 untuk Pemprov Bali dan Pemkab Badung yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Kepada Radar Bali di ruangan kerjanya, Rabu (1/7) kemarin, Kasi Intel Kejari Denpasar AA Satya M menyatakan pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap adanya dugaan penyimpangan penggunaan anggaran yang terjadi...

Denpasar Buruk di Aset

DENPASAR - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali mulai ''menelanjangi'' kinerja pemerintahan di Bali. Mulai Pemprov Bali hingga pemkab dan pemkot. Kalau dua hari lalu badan pemeriksa ini membeber penyimpangan di pemprov dan Badung, Selasa kemarin kinerja pemerintahan Kota Denpasar diungkap ke publik. Dalam pengumuman hasil audit BPK untuk Pemkot Denpasar kemarin, sedikit berbeda dibandingkan Pemprov Bali dan Pemkab...

Bali dan Badung Parah, BPK Temukan Penyimpangan Triliunan Rupiah

Cukup mengejutkan hasil audit BPK RI di Bali tahun APBD 2008 untuk Pemprov Bali dan Pemkab Badung yang diumumkan Senin (29/6) kemarin. Rapot dua lembaga pemerintah ini merah semua. Sehingga BPK memberikan sikap disclaimer alias tidak memberikan pendapat, atau kondisinya benar-benar parah. Sebab penyimpangan yang ditemukan BPK mencapai triliunan rupiah. Pengumuman kemarin dilakukan di dua tempat berbeda dan waktu yang...

BPK Temukan Penyimpangan Rp 2,41 Triliun di Badung

Kinerja Pemkab Badung dalam mengelola keuangan negara tahun 2008 memburuk dibandingkan tahun 2007. BPK memberikan opini terburuk dari empat kategori yakni tidak memberikan pendapat atas laporan yang dijadikan objek pemeriksaan. Di Pemkab Badung, BPK menemukan indikasi penyimpangan administrasi mencapai Rp 2,41 triliun. Selain itu, BPK juga mengindikasikan adanya kerugian kas daerah pada proyek pembanguan lapangan umum di Desa Plaga,...

Bupati Winasa Diperiksa Tujuh Jam di Polda Bali

Bupati Jembrana Prof. Gede Winasa sejak sore hingga tengah malam Rabu (10/6) kemarin diperiksa di Polda Bali. Pemeriksaan mantan calon gubernur Bali itu dimulai sekitar pukul 16.30 dan baru berakhir pukul 22.15 wita. Namun, Winasa yang dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus proyek pengelolaan sampah organik di Dusun Peh, Kaliakah, Jembrana itu baru meninggalkan ruang penyidik sekitar pukul 23.35. Kasat...

BPK Diminta Usut Isu “Uang Panas” Puspem Badung

Kalangan LSM ikut buka suara terkait "uang panas" proyek Puspem Badung tahap dua yang diisukan dialirkan ke lembaga legislatif Badung untuk memuluskan jalannya proyek. Menurut mereka, yang paling berkompeten untuk melakukan tindak lanjut terkait isu "uang panas" itu adalah pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka meminta BPK segera mengusut isu "uang panas" proyek pembangunan Puspem Badung tahap dua itu. "Undang-undang...

Perayaan Galungan dan Nyepi

Pada tanggal 17, 18 dan 19 Maret  2009 BPK Perwakilan Propinsi Bali merayakan hari raya Galungan yang jatuh pada hari rabu tanggal 18 maret 2009 (Bude Kliwon Dungulan/Galungan) hari ini adalah hari kemenangan Dharma melawan Adharma (kemenangan kebaikan melawan kejahatan Umat Hindu di Perwakilan Propinsi Bali melaksanakan persembahyangan di Pura-pura dan di rumah masing-masing. Dan  pada tanggal 25, 26...

Seminar Pencegahan dan Penanganan Kasus Dugaan Korupsi

Pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2009, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonedia (APKASI) untuk  wilayah Bali yang dikoordinatori oleh Bupati Jembrana Prof. drg. I Gede Winasa menyelenggarakan seminar mengenai Pencegahan dan Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Melalui Mekanisme Pemeriksaan yang Efisien, Efektif, dalam rangka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikaitkan dengan Implementasi Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI...

Pengumuman

Pengumuman-pengumuman yang perlu dipublikasikan berkenaan dengan lelang ataupun kegiatan BPK yang ada hubungannya dengan Publik

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Pengarahan Peer Review Sistem Manajemen BPK

Belanda sudah dekat, idiom yang umum dipakai untuk menyatakan bahaya itu menjadi salah satu bagian dari pidato Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Prof.Dr. Anwar Nasution. Hal ini untuk menggambarkan para pemeriksa di lingkungan BPK RI di pusat dan seluruh perwakilan di Indonesia untuk bersiap-siap menyongsong peendahuluan peer review yang digelar pada tanggal 19-30 Januari 2008 dan peer review...

BPK Puji Langkah Gubernur Mangku Pastika

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memuji langkah Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Pujian tersebut dilontarkan Sapto Amal Damandari, salah seorang anggota BPK RI yang secara khusus bertemu Gubernur Mangku Pastika di Jaya Sabha, Kamis (8/1) petang. Dalam kesempatan itu, Gubernur Mangku Pastika menjelaskan sejumlah langkah yang ditempuh untuk mencegah tindakan korupsi di...

Serah Terima Pengurus Dharma Wanita BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2009, di Aula Kantor Perwakilan Provinsi Bali dilaksanakan serah terima Ketua Darma Wanita Persatuan Kantor Perwakilan Provinsi Bali. Acara tersebut digelar selepas acara serah terima jabatan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Bali. Serah terima dilakukan oleh Ibu Resmi Fachry Alusy kepada Ibu Sahara Gede Kastawa sebagai Ketua Persatuan Darma Wanita yang baru. Hal ini...

Temuan BPK di Disdik Gianyar, Ada Penyimpangan Rp 131 Juta Lebih

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan yang dilakukan di Dinas Pendidikan (Disdik) Gianyar menemukan adanya penyimpangan keuangan. Nilai penyimpangan Rp 131 juta lebih pada beberapa proyek. Sumber Bali Post, Selasa (23/9) kemarin, menyebutkan jumlah tersebut terdiri dari adanya kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan rehab berat ruang kjlas SMP, SMA/SMK sehingga membuat kerugian daerah Rp 88.473.740. Juga adanya...

MOU Pengadaan Barang dan Jasa

Implementasi pengadaan barang dan jasa model baru. Download selengkapnya
Free WordPress Themes, Free Android Games