Denpasar, 23 April 2015 – Sebagai upaya untuk membangun motivasi dan semangat kerja para pegawai, Ketua BPK RI Harry Azhar Azis memberikan pengarahan umum di kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali. Selain pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bali, kegiatan yang dilaksanakan di ruang aula lantai satu gedung kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali sekira pukul 15.00 wita ini, dihadiri pula oleh Tortama KN VI, Sjafrudin Mosii, Kepala Auditorat VI. B, Adi Sudibyo, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Sulawesi Barat, Sumedi dan para pejabat struktural dari BPK Perwakilan Provinsi Bali.
Dalam arahannya, Ketua BPK menyampaikan bahwa sebagai lembaga pemeriksa, BPK memiliki peranan dalam mendorong transparansi dan akuntabiltas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oleh karena itu dalam setiap tugas pemeriksaanya, BPK harus dapat memberikan value added kepada masyarakat luas.
“Sepertinya seolah-olah pemeriksaan keuangan yang kita lakukan tidak memberikan manfaat, padahal yang dipentingkan oleh rakyat ketika memilih pemimpin, baik itu Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, adalah agar hidupnya 5 tahun ke depan bisa lebih makmur”, ujarnya.
Ketua BPK juga menyindir mengenai peran lembaga legislatif. Dalam salah satu paparannya beliau mangatakan, “Masyarakat harus bisa mengakses setiap rupiah di daerahnya yang dikelola oleh eksekutif. Siapa yang melakukan check and balances tentu ada di DPR/D. Dan saya sering katakan jika DPRD itu memiliki kualitas, maka DPRD-nya akan kritis, sehingga eksuktif juga akan menghasilkan program yang berkualitas”.
Selesai pengarahan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab para pegawai kepada Ketua dan Anggota VI BPK RI. Selain menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Ketua, para pegawai juga menyampaikan beberapa hambatan yang dihadapi, khususnya yang terkait dengan program pemeriksaan.
Kegiatan pengarahan umum Ketua ini sendiri merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, yang akan dilaksanakan pada Jumat (24/4) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali.
