Denpasar, 22 April 2015 – Sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Bali mengadakan kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP). Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Tortama KN VI, Sjafrudin Mosii, ini diikuti oleh 29 peserta yang merupakan para Kepala Inspektorat beserta staf di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali, Arman Syifa. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meminta masukan terkait rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bali yang belum selesai ditindaklanjuti sampai dengan saat ini. BPK akan melihat rekomendasi yang secara substansial tidak dapat ditindaklanjuti. Namun tentu saja ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi jika suatu rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
Dalam kesempatan yang sama, Tortama KN VI juga memberikan arahan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di wilayah Provinsi Bali saat ini sudah mencapai 84%, atau lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya mencapai 55%. Untuk itu beliau berharap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat segera ditindaklanjuti, sehingga Bali bisa menjadi contoh nasional dimana tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya dapat mencapai 100%.
Selesai pengarahan oleh Tortama KN VI, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan antara para Inspektorat Pemerintah Daerah dengan tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Bali.
Hasil dari kegiatan PTLRHP nantinya akan dijadikan sebagai masukan kepada Pimpinan BPK pada acara Optimalisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang rencananya akan dilaksanakan pada Jumat, 24 April 2015, juga di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali. Kegiatan tersebut rencananya akan dibuka langsung oleh Ketua BPK, Harry Azhar Azis.
