SAMAKAN PERSEPSI SOAL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAERAH, BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI GELAR MEDIA WORKSHOP

Berita - Media Workshop

Denpasar, Rabu, 26 Maret 2015

Sebagai bagian dari public awarness program BPK, Subbagian Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Bali kembali menggelar kegiatan media workshop. Kegiatan yang dilaksanakan di lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Jl. DI Panjaitan No. 2, Renon, Denpasar, merupakan kegiatan diskusi yang secara rutin dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali dalam rangka menyampaikan informasi sekaligus menyamakan persepsi mengenai BPK dan pengelolaan keuangan negara/daerah kepada praktisi media.

Menjadi narasumber media workshop kali ini adalah Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali, Arman Syifa dan Kepala Subauditorat Bali I, Amri Lewa. Adapun yang menjadi moderator adalah Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha, Ida Ayu Putu Risnawati.

Setidaknya ada empat topik utama yang dibahas dalam kegiatan yang diikuti oleh sebanyak 23 orang wartawan dari 17 media cetak maupun elektronik di wilayah Provinsi Bali ini, yaitu BPK sebagai lembaga pemeriksa eskternal negara/daerah (i); Ruang lingkup Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bali (ii); Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (iii); dan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bali untuk tahun anggaran 2014 (iv).

Melalui keempat topik ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai BPK Perwakilan Provinsi Bali dan peranannya dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Kegiatan media workshop sendiri dilaksanakan atas kesadaran BPK akan peran penting media sebagai penghubung (penyampai informasi) antara BPK dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Selain itu, melalui kegiatan media workshop ini, BPK Perwakilan Provinsi Bali mengharapkan dapat memperoleh dukungan media guna menyebarluaskan informasi mengenai BPK secara jelas dan akurat, selain juga dapat meningkatkan hubungan dan komunikasi antara pelaksana BPK dengan media massa.