Jimbaran, Maret 2014
BPK RI bekerjasama dengan Universitas Udayana (Unud) menggelar forum ilmiah bertemakan “Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Pembangunan” yang disampaikan oleh Anggota BPK RI (Dr. H. Rizal Djalil) pada Senin, 17 Maret 2014. Acara yang dilaksanakan di Auditorium Kampus Universitas Udayana di Jimbaran, Badung ini dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Bali (Made Mangku Pastika), para Forkominda Bali, para Rektor se-Indonesia Bagian Timur, para Bupati/Walikota se-Bali, Effendi Gazali, Ph.D (pakar Komunikasi Politik) dan para pejabat di lingkungan BPK RI Pusat dan Perwakilan Provinsi Bali.
Dalam sambutannya, Rektor Universitas Udayana (Prof. Dr. dr. Ketut Suastika Sp.PD. KEMD) menyambut baik terselenggaranya acara ini. Menurutnya, forum ilmiah ini merupakan wujud pengembangan informasi untuk mendapatkan pencerahan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Acara ini merupakan suatu pertemuan penting yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan transparansi akuntabilitas keuangan daerah,” katanya di hadapan para dosen dan ribuan mahasiswa. Lebih lanjut, Rektor Unud mengharapkan agar BUMD dapat membuka lapangan kerja baru dan mampu berperan sebagai stimulan penggerak ekonomi daerah.
Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Bali memaparkan mengenai kondisi BUMD di Provinsi Bali. “Dalam penganggaran, investasi untuk BUMD mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, pendapatan BUMD belum secara signifikan dan optimal memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya. Lebih lanjut, Gubernur Bali mengharapkan dukungan berbagai pihak, terutama dari aspek regulasi pemanfaatan aset dalam upaya meningkatkan peran BUMD.
Anggota BPK RI dalam paparannya mengungkapkan beberapa alasan pemilihan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan acara forum ilmiah ini yaitu pertama, karena Bali dinilai Anggota BPK sebagai sebuah provinsi yang mengutamakan kebudayaan. Kedua, Anggota BPK menilai Bali merupakan contoh sebuah daerah yang kontribusi BUMD-nya (khususnya BPD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) paling signifikan di kawasan Nusa Tenggara. Ketiga, karena Anggota BPK sangat mencintai Bali. Menurut Anggota BPK, meskipun belum maksimal, kontribusi BUMD Bali untuk PAD adalah yang paling baik di kawasan Nusa Tenggara. “BUMD selain berfungsi menambah pundi PAD juga berfungsi sebagai pelayanan publik. Tetapi sejauh ini berbagai masalah masih membelit BUMD, diantaranya pengaruh kebijakan pemerintah daerah khususnya masalah kontribusi ke PAD serta kesalahan dalam pengelolaan,” papar Anggota BPK.
