Kuta, Februari 2014
BPK RI menjadi tuan rumah dalam pertemuan ke-7 INTOSAI Working Group on Key National Indicators (WGKNI). Acara yang digelar di Sahid Ballroom Hotel Sheraton, Kuta, Bali pada 25 Februari 2014 ini diikuti oleh 15 negara anggota INTOSAI yaitu Armenia, Bulgaria, Cina, Finlandia, India, Indonesia, Italia, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Slovakia, Afrika Selatan, Ukraina, Amerika Serikat, dan Zambia.
Pertemuan dibuka oleh Ketua BPK RI (Hadi Poernomo). Dalam sambutannya, Ketua BPK RI menjelaskan bahwa tujuan INTOSAI WGKNI adalah untuk meningkatkan peran badan pemeriksa dalam menilai efisiensi dan efektivitas dari sumber daya nasional, serta untuk meningkatkan kredibilitas INTOSAI dalam menyusun dan menggunakan key national indicators (indikator-indikator kunci nasional).
“Kelompok kerja ini mempertimbangkan untuk membantu pemerintah nasional meningkatkan efisiensi, transparansi, kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, serta mengkaji keefektifan sumber daya nasional demi kepentingan negara dan masyarakat,” papar Ketua BPK dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Ketua BPK RI (Hasan Bisri), Anggota BPK RI (Sapto Amal Damandari), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas (Armida Alisjahbana), Gubernur Bali (Made Mangku Pastika), serta Ketua INTOSAI WGKNI (Tatiana Manuylova).
Seperti diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, di Indonesia model Key National Indicators telah dikembangkan sejak tahun 1970-an dan digambarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) – 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) – 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen tersebut digunakan Pemerintah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). “Key national indicators harus didefinisikan dengan baik agar tidak membuat suatu pembangunan sulit diukur dan sulit dievaluasi,” jelasnya.