Gianyar – Pertemuan BPK sedunia atau sterring committee (SC) international organization of supreme audit institutions (INTOSAI) Working Group on Environmendalt Auditing (WGEA) di hotel Kamandalu Ubud, Gianyar menelurkan 5 rencana kerja sampai tahun 2010 mendatang. Lima rencana kerja tersebut pertama adalah perluasan materi pedoman untuk lembaga pemeriksa. Kedua, memfasilitasi kerja sama dan koordinasi audit. Kemudian memperluas penyebaran dan pertukaran informasi serta pelatihan. Selanjutnya, meningkatkan kerjasama WGEA dengan organisasi internasional. Dan, terakhir memastikan efektivitas dan leberlanjutan WGEA.
Ketua BPK RI Anwar Nasution menyebutkan, kedatangan delegasi dari 14 negara menunjukkan kepercayaan delegasi atas kemampuan pemerintah menangani masalah keamanan setelah berlangsungnya bom di Jakarta 17 Juli lalu. Dalam pertemuan, kata Anwar, BPK RI menyampaikan telah aktif melakukan pemeriksaan yang berspektif lingkungan. “Bencana menyangkut uang. Kalau ada uang siapa yang bayar,” ujar Anwar. Tugas BPK jangan sampai hanya masalah pembukuan saja. Tapi penggunaannya perlu diawasi. “Kalau digunakan untuk hal yang tidak perlu kan tidak efektif,” tegasnya. Untuk itu, tambah Anwar, penggunaan uang Negara harus tertib. “Setiap uang harus ada manfaatnya.’ Cetusnya. Dalam kesempatan itu, Anwar juga menyampaikan adanya kerja sama BPK RI dengan BPK Malaysia untuk membahas manajemen hutan. Namun, dalam pelaksanaannya, kedua BPK tidak mungkin melakukan pemeriksaan keuangan Negara lain.
Kerja sama masalah hutan dilangsungkan untuk mencegah kerusakan hutan lebih parah. “Menurut UU BPK RI bertanggung jawab pada DPR. Sedangkan BPK Malaysia bertanggung jawab pada parlemen Malaysia.
WGEA sendiri berdiri tahun 1992. ini berawal dari kepedulian para anggota INTOSAI akan pentingnya aspek lingkungan hidup bagi keberlanjutan suatu neagra. Awalnya, WGEA hanya beranggotakan 12 negara. Namun, kini anggotanya telah mencapai 60 negara.
Radar Bali, Rabu 5 Agustus 2009
