Kuta, April 2013
BPK RI menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penyelesaian Temuan BPK RI Terkait DPRD pada Kamis, 11 April 2013 di Westin Hotel & Resort, Kawasan Pariwisata Nusa Dua, BTDC Lot N-3, Nusa Dua, Kuta, Kabupaten Badung. Dalam Rapat Koordinasi ini, berlaku sebagai narasumber pada sesi I adalah Wakil Ketua KPK (Adnan Pandu Praja, SH., Sp. N., LLM.) dan Anggota VI BPK RI (Dr. H. Rizal Djalil) dengan moderator Effendi Gazali, Ph.D., MPS., ID. Pada sesi II, Anggota Komisi XI DPR RI (I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE., MM.) dan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFrA.) berlaku sebagai narasumber dengan moderator Wanda Hamidah. Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Ketua DPRD, Ketua Panitia Anggaran dan Sekretaris Dewan dari sekitar 245 DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-wilayah Timur Indonesia.
Pada sesi I, Wakil Ketua KPK menyampaikan materi berjudul “Pencegahan Terjadinya Kerugian Negara Akibat Korupsi” yang antara lain memaparkan mengenai Pengertian Sehat vs Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2013, Statistik Kasus Korupsi yang Sukses Ditangani oleh KPK 2004-2013, Hasil Audit Operasional BPKP Tahun 2012 Terhadap 33 Provinsi/Kabupaten/Kota, Competencies of Integrity dan Indikator Spiritualitas. Sementara itu, Anggota VI BPK RI membawakan materi berjudul “Membedah Keuangan DPRD” yang antara lain membahas mengenai Tugas, Fungsi dan Peran Anggota DPRD, Temuan BPK Terkait Belanja Operasional DPRD (Perjalanan Dinas, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif, Belanja Tunjangan Kesehatan, Belanja Tunjangan Perumahan, Biaya Reses, Belanja Sosial) serta Isu-isu strategis lainnya.
Pada sesi II, dalam pemaparannya Anggota Komisi XI DPR RI menyampaikan pemaparan berjudul “Lesson Learnt : Implementasi Anggaran Belanja Operasional DPR/D” yang antara lain menjabarkan mengenai Permasalahan Mengenai Perjalanan Dinas dan Suggested Solutions, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan Suggested Solutions, Belanja Kegiatan Reses dan Suggested Solutions, Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif dan Suggested Solutions, Belanja Tunjangan Kesehatan dan Suggested Solutions serta Belanja Tunjangan Perumahan dan Suggested Solutions. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi membawakan presentasi berjudul “Upaya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Terutama Upaya Pengembalian Uang Negara dan Pencegahan Kerugian Negara” yang membahas mengenai Bantuan Sosial (Pengertian, Tujuan, Alur Pemberian, Monitoring dan Evaluasi, Data Penyimpangan dalam Penyaluran Bansos, Faktor Penyebab Penyimpangan dan Penanggulangan atas Penyimpangan Dana Bantuan Sosial). Dalam setiap sesi, setelah selesai pemaparan materi oleh narasumber, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator.
