Ketimpangan Administrasi Gianyar Rp 289,94 Miliar

Hasil Audit BPK Terhadap APBD Tahun 2008

GIANYAR – Hampir semua pengelolaan keuangan daerah di Bali tidak beres. Di Gianyar sendiri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali menyerahkan hasil audit APBD Gianyar tahun 2008 kepada Ketua DPRD Gianyar Made Agus Mahayastra yang didampingi Bupati Gianyar Cokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace di gedung Dewan, Kamis (9/7) kemarin.

Hasil audit diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Bali Gede Kastawa. Hasilnya, ditemukan ketimpangan pada administrasi mencapai Rp 289,94 miliar. Hal itu terlihat di saldo kas beberapa bendahara pengeluaran per 31 Desember 2008.

Dimana jumlahnya lebih besar dibandingkan saldo yang secara fisik hanya Rp 108,07 juta. Cuma, disebutkan tidak ada kerugian uang negara yang ditimbulkan. Semuanya disebut karena kesalahan administrasi.

Temuan lainnya terlihat pada proyek dana alokasi khusus (DAK) untuk bahan bangunan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp 27,18 juta. Ada pula kekurangan barang atas pengadaan perlengkapan sekolah sebesar Rp 16,47 juta.

Ketimpangan juga ditemukan pada dinas kesehatan Diskes. Pencatatan dan pelaporan persediaan obat pada Diskes tak tertib. Ada biaya sebesar Rp 37,87 juta. Di Diskes juga ditemukan program pengadaan komputer atau PC yang tidak efektif senilai Rp 255,67 juta.

Ada pula temuan dana kapitasi Askes serta dana Jamkesmas pada puskesmas Gianyar sebesar Rp 621,71 juta yang prosesnya tidak melalui mekanisme APBD.

Bupati Gianyar Cokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace menyebutkan, berbagai temuan BPK tersebut akan dijadikan catatan dengan DPRD Gianyar. Kontrol keuangan daerah ke depannya bakal ditingkatkan.

Pun demikian, Cok Ace merasa bersyukur karena hasil pemeriksaan BPK terhadap keuangan Gianyar masuk kategori terbaik dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Bali yang benyah latig (amburadul). Hasil audit BPK menyebutkan Gianyar masuk kategori wajar dengan pengecualian atau WDP

(Radar Bali)