Denpasar, Mei 2012
Dalam rangka menindaklanjuti MoU Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang telah ditandatangani Kepala Perwakilan Provinsi Bali dengan para Kepala Daerah pada tanggal 20 Juni 2011 lalu, Biro TI BPK RI, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK RI (Ditama Binbangkum) dan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali mengadakan Sosialisasi Aplikasi Konsolidasi Data dan Pembahasan Petunjuk Teknis Akses Data dalam Rangka e-audit antara BPK RI dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-wilayah Bali pada Selasa, 22 Mei 2012. Kegiatan sosialisasi yang digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali ini dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali dan staf yang membidangi masalah TI.
Setelah pembukaan acara secara resmi oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bali BPK RI (Tri Heriadi), Kepala Sub Direktorat Analisa Hukum dari Ditama Binbangkum (Etty Herawati, SH., MH.) memaparkan aspek hukum dalam e-audit (Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Selanjutnya adalah penjelasan e-audit terkait Teknologi dan Informasi yang dipaparkan oleh Ida Bagus Eddy Dharma, ST dari Biro TI BPK RI.
Dalam sesi tanya jawab yang dipandu oleh Putu Eka Kumara Dewi, ST (LO TI Perwakilan Provinsi Bali) sebagai moderator, peserta sosialisasi tampak antusias mengajukan pertanyaan seputar teknis pelaksanaan dan rangkaian persiapan dalam implementasi e-audit di wilayahnya. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan diantaranya mengenai sejauhmana peran LO TI di entitas, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kebocoran pada pengamanan data online dan bagaimana otorisasi/keabsahan data yang ditampilkan.
