Denpasar, 22 Maret 2024 – Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 ayat (1), seluruh Kepala Daerah di Provinsi Bali serentak menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun 2023 kepada Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali.
Kegiatan dilaksanakan di aula kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali dan dihadiri oleh Penjabat Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, para Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, didampingi pejabat di lingkungan pemerintah daerah se-Bali.
Kepala Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan BPK RI melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam berbagai kesempatan, BPK Perwakilan Provinsi Bali telah mendorong pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas opini WTP yang telah diperoleh. Untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten melalui peningkatan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dan teknologi informasi. Kedua upaya tersebut menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi masalah saat ini, karena berdampak signifikan terhadap proses pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar.
Selain itu, Satria Perwira juga menyampaikan bahwa selain kegiatan penyerahan laporan keuangan unaudited, sekaligus juga dilaksanakan kick off meeting pemeriksaan LKPD T.A. 2023. Kick off meeting dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait kegiatan pemeriksaan, yang selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan Entry Meeting oleh masing-masing tim pemeriksa.
Selain menjadi cerminan atas tata kelola keuangan yang baik, opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa juga memiliki beberapa arti penting. Antara lain, meningkatkan kepercayaan publik atas kredibilitas dan keandalan informasi yang disajikan, serta meningkatkan rating dan citra positif pada stakeholder.
