Denpasar, November 2010
Setelah diselenggarakan Forum Dialog BPK RI dengan DPRD Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan pada 8 November 2010, rangkaian acara berlanjut di Provinsi Bali pada 15 November 2010 (Forum Dialog BPK RI dengan DPRD Provinsi se-wilayah timur) dan 16 November 2010 (Forum Dialog BPK RI dengan DPRD Kabupaten/Kota se-wilayah Provinsi Bali, NTB, NTT dan Maluku). Acara yang diselenggarakan di Westin Nusa Dua Hotel, Nusa Dua, Bali ini terlihat antusiasme yang tinggi dari para pimpinan DPRD yang hadir.
Pada hari pertama (15 November 2010), Forum Dialog dihadiri oleh para Ketua DPRD Provinsi, para Ketua Panitia/Badan Anggaran, para Ketua Fraksi DPRD dari 17 Provinsi se-wilayah timur dan para Kepala Perwakilan dari 17 Provinsi. “Untuk mendukung keberhasilan terwujudnya pnyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance, DPRD sebagai lembaga perwakilan perlu meningkatkan perannya sebagai lembaga pengawasan dengan melakukan pembahasan dengan pihak eksekutif untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, sehingga kasus-kasus yang telah terjadi secara preventif dapat dicegah agar tidak terjadi di kemudian hari”, ujar Anggota BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil dalam pemaparannya di hadapan para peserta Forum Dialog. Acara dilanjutkan dengan kunjungan ke Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung di Mangupura dimana dalam acara tersebut diadakan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan pembangunan Puspem Kabupaten Badung.
Hari kedua, 16 November 2010, Forum Dialog dengan tema “Peningkatan Daya Guna Hasil Pemeriksaan BPK RI oleh DPRD dalam Menjalankan Fungsinya Terkait dengan Tata Kelola Keuangan daerah” ini dihadiri oleh para Ketua DPRD dan para Ketua Panitia/Badan Anggaran DPRD Kabupaten/Kota se-wilayah Provinsi Bali, NTB, NTT dan Maluku. Dalam sambutannya, Anggota BPK RI menyatakan bahwa dengan forum dialog ini diharapkan dapat menyamakan persepsi mengenai beberapa persoalan berkaitan dengan laporan pemeriksaan BPK serta pemanfaatan laporan tersebut oleh DPRD.
