Amlapura, 22 Maret 2021 – Dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan mewujudkan good governance di Kabupaten Karangasem, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto, didapuk sebagai salah satu narasumber Seminar Sehari dengan tema Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Karangasem. Seminar ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Karangasem bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem. Tak hanya Kepala Perwakilan Provinsi Bali, turut hadir juga Bupati Karangasem, I Gede Dana, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Putu Gede Arya Sumarthayasa, sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut serta Kajari Karangasem, Aji Kalbu Pribadi, sebagai keynote speaker.
Seminar dilaksanakan di Wantilan Kantor Bupati Karangasem dengan peserta yang terdiri dari Kepala OPD Pemkab Karangasem, para pelaku bidang Perbankan dan pelaku bisnis dan usaha di Kabupaten Karangasem. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan dimana peserta yang hadir dalam kegiatan ini dilakukan tes rapid antigen sebelum memasuki tempat acara. Selain pertemuan tatap muka, kegiatan ini juga disiarkan secara langsung di akun facebook Kejari Karangasem.
Dalam materinya, Sri Haryoso menyampaikan visi BPK adalah menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Beliau berpesan agar pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Disampaikan pula pentingnya evaluasi secara berkala atas prosedur pengelolaan keuangan daerah dan mendorong peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah dan database.
Dengan terwujudnya Good Governance ini, diharapkan tidak hanya membawa dampak positif dalam pemerintahan saja akan tetapi diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non pemerintah. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa pemerintahan yang bersih dan amanah. (aa)