Denpasar, 15 Maret 2017 – Dalam rangka membangun sinergitas dan pengembangan informasi pembangunan di Provinsi Bali, Forum Koordinasi Kehumasan Provinsi Bali (FKKPB) hari ini (Rabu, 15/3) mengadakan kegiatan dialog bersama dengan tema, “Pengembangan Jejaring dan Manajemen Pengelolaan Informasi”.
Dialog yang digelar di Gedung Wisma Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali ini dihadiri oleh sekira 50 orang praktisi kehumasan dari seluruh instansi pemerintah, instansi vertikal, BUMD dan BUMN se-Provinsi Bali. Dari BPK Perwakilan Provinsi Bali yang hadir dalam kesempatan ini adalah Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha, Ida Ayu Putu Risnawati dan dua orang staf.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, I Nyoman Sujaya, sekaligus juga selaku tuan rumah acara dialog kali ini. Narasumber lainnya adalah AKBP Drs. I Made Sukendra dari Polda Bali dan Emmanuel Dewata selaku Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali.
Acara yang digelar dengan cukup sederhana ini, ketiga narasumber mencoba memberikan paparan terkait dengan pengembangan jejaring dan manajemen pengelolaan informasi sesuai dengan latar belakang instansinya masing-masing.
Namun selain itu ketiganya juga banyak membahas mengenai penyebaran berita bohong (hoax) dan upaya-upaya untuk menanganinya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang saat ini sedang gencar melakukan kegiatan penanganan dan pencegahan berita hoax di masyarakat.
Melalui forum dialog ini diharapkan seluruh jajaran praktisi kehumasan di wilayah Provinsi Bali dapat saling bersinergi dan berkoordinasi dalam rangka menghalau berita hoax yang menyebar di masyarakat. Forum dialog semacam ini diharapkan pula dapat mengurangi perbedaan persepsi diantara anggota FKKPB, khususnya yang terkait dengan penyampaian informasi mengenai pembangunan di Provinsi Bali.
Seperti yang sudah diketahui, FKKPB sendiri merupakan forum yang digagas oleh Biro Humas Pemerintah Provinsi Bali dalam dalam rangka memantapkan sinergitas dan koordinasi antar lembaga kehumasan Kabupaten/Kota, instansi vertikal, BUMD dan BUMN di Provinsi Bali. Selain memantapkan sinergitas dan koordinasi, forum ini juga akan mengintensifkan pertemuan, khususnya menyikapi isu pemberitaan yang berkembang, terutama yang terkait dengan program pembangunan dan pemerintahan. (bd)
