Gowa, Senin, 9 Januari 2017 – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) membangun Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gowa, Sulawesi Selatan yang akan menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi Pemeriksa Keuangan Negara di Indonesia Wilayah Timur. Pembangunan Balai Diklat ini sebagai wujud dukungan BPK pada profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia pemeriksa keuangan negara. Keberadaan Balai Diklat di Gowa tidak hanya ditujukan untuk pengembangan kompetensi pemeriksa (auditor) BPK di seluruh Indonesia, tetapi juga dapat mencakup pengembangan kompetensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di seluruh Indonesia.
Hal ini dijelaskan oleh Ketua BPK, Harry Azhar Azis, ketika meresmikan Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara, di Jl. H. M. Yasin Limpo, Kel. Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, pada hari ini (9/1). Peresmian dilakukan dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua BPK didampingi Anggota BPK, Bahrullah Akbar, dan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, serta dihadiri oleh Anggota DPR, seluruh Gubernur di wilayah timur Indonesia, serta Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan.
Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gowa dibangun sebagai perluasan atas pelaksanaan diklat yang selama ini dilakukan di Balai Diklat BPK di Makassar. Di atas lahan seluas 20.313m2, Balai Diklat ini terdiri dari 3 gedung utama yaitu gedung perkantoran dan diklat, gedung asrama/wisma diklat, dilengkapi dengan gedung untuk sarana ibadah.
Sesuai dengan arah pembangunan nasional, maka desain pembelajaran yang dirancang khusus untuk Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gowa ini adalah pada spesialisasi untuk diklat terkait pemeriksaan infrastruktur. Pengembangan balai diklat ini akan diarahkan untuk mewujudkan spesialisasi tersebut.
Kegiatan peresmian Balai Diklat dibarengi dengan Seminar bertopik “Tantangan Organisasi terhadap Pengembangan SDM Pemeriksa Keuangan Negara” di Auditorium Balai Diklat. Narasumber seminar adalah Ketua BPK, Anggota BPK, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Gubernur Sulawesi Selatan, serta Anggota DPR.
Tema seminar ini terinspirasi dari pandangan bahwa di era ke depan, organisasi apapun termasuk institusi pemerintah tidak dapat kaku terhadap ketentuan dan prosedur yang dibuatnya sendiri. Semua organisasi dituntut memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap dinamika lingkungan yang terjadi. Adaptasi telah menjadi suatu keharusan dan oleh karenanya organisasi harus memiliki SDM yang tidak hanya kompeten, beretika, sehat jasmani dan rohani, tetapi juga harus adaptable. Tantangan ini pula yang menjadi peran Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara untuk menjawabnya (ro-humas).
